pasal slot

2024-05-17


Begini Hukum Main Slot Online dalam Islam. Mei 1, 2022 oleh Robi Pamungkas, S.Hum. Salah satu permainan yang kini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah game slot online. Permainan semacam ini laris mendapatkan pemain, baik melalui aplikasi maupun situs.

Babar is currently the highest run-scorer of the tournament with 498 runs at an average of more than 62 — all as an opener. Babar has faced criticism in the past over his strike-rate while ...

"Agar jajaran Kementerian Kominfo melakukan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas berbagai macam konten judi online dan/atau judi slot di seluruh platform digital, platform media sosial, dan platform lainnya," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menerbitkan instruksi Menkominfo (Inmenkominfo) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot dalam rangka menjaga ruang digital yang aman, sehat, positif, dan produktif bagi masyarakat.

Mengutip laman Kominfo, slot merupakan salah satu tindak pidana dengan ancaman paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Dasar hukum tersebut termuat dalam Pasal 303 KUHP tentang Perjudian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (Judi Slot) di Kota Palembang dengan upaya penal setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya sebagaimana Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo.

1,601 likes, 1 comments - mrcarbon_specialist on March 4, 2024: "Lama tak update pasal keje..nanti org ingat abam dah tak buat carbon fiber dan cat.. Alh ...

Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Apa itu judi slot yang belakangan menjadi perhatian setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, diduga memainkan game tersebut saat sedang rapat. ... Sementara menurut Pasal 303 bis ...

Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah.

Peta Situs